NL – LANGGUR : | Bupati Maluku Tenggara, Muhamad Thaher Hanubun, menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 yang digelar Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Senin (2/2/2026).
Rakornas strategis ini menjadi ruang konsolidasi nasional antara pemerintah pusat dan seluruh kepala daerah dalam memastikan program prioritas Presiden berjalan sinkron hingga ke tingkat kabupaten/kota, termasuk wilayah kepulauan seperti Maluku Tenggara.
Kegiatan tersebut diikuti para Wakil Gubernur, Wakil Bupati, serta Wakil Wali Kota se-Indonesia, sebagai tindak lanjut Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.2.1/323/SJ tertanggal 27 Januari 2026, sekaligus berlandaskan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025–2029.
Rakornas Tahun 2026 mengusung tema:
“Sinergi Pusat dan Daerah dalam Implementasi Program Prioritas Presiden Menuju Indonesia Emas 2045.”
Forum nasional ini secara resmi dibuka oleh Presiden Republik Indonesia dan dirancang sebagai instrumen penguatan tata kelola pembangunan, agar setiap kebijakan nasional dapat diimplementasikan secara tepat sasaran, efektif, efisien, dan akuntabel hingga menyentuh masyarakat paling bawah.
Kementerian Dalam Negeri menegaskan kehadiran kepala daerah bersifat wajib dan tidak dapat diwakilkan, sebagai bentuk komitmen langsung pimpinan daerah dalam menyelaraskan agenda pembangunan nasional dengan kebutuhan lokal.
Selain itu, pengaturan teknis ketat diterapkan, mulai dari kewajiban hadir satu jam sebelum acara, penggunaan pakaian dinas harian, hingga pembatasan akses kendaraan ke lokasi kegiatan guna mengurangi kemacetan sekaligus memberi teladan tertib kepada publik.
Para Wakil Gubernur hadir bersama Forkopimda Provinsi, sementara Wakil Bupati dan Wakil Wali Kota didampingi Forkopimda Kabupaten/Kota masing-masing.
Rakornas dijadwalkan berlangsung sejak pagi hingga penutupan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia.
Kehadiran Bupati Maluku Tenggara dalam forum strategis ini menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk mengawal langsung implementasi program nasional, memastikan arah pembangunan pusat benar-benar terhubung dengan realitas daerah, khususnya wilayah kepulauan.
Melalui Rakornas ini, diharapkan terbangun koordinasi yang solid antara pusat dan daerah, sehingga kebijakan Presiden tidak berhenti di level dokumen, tetapi menjelma menjadi program nyata yang berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Maluku Tenggara.
(Billy Rahanra)